Sabtu 11 November 2023 sesi 3 4 dan 5
Semua Sesi Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemkab Dompu T.A. 2023
dapat ditonton secara LIVE pada Youtube Kantor Regional 10 BKN (tilok SMKN 1 Dompu)
Related Posts
-
UNDANGAN PENYERAHAN SK PPPK PARUH WAKTU SECARA SIMBOLIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN DOMPU
Sehubungan dengan akan dilaksanakan Penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu secara simbolik, seluruh PPPK Paruh Waktu wajib hadir pada….. Selengkapnya dapat di unduh pada Link di bawah ini Surat Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu
-
PEMBERITAHUAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PPPK PARUH WAKTU KABUPATEN DOMPU
PENGUMUMAN Nomor : 800/08/BKD&PSDM/2026 TENTANG PEMBERITAHUAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2024 Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia Seleksi PPPK Paruh Waktu Nomor 800/768/BKD&PSDM/2025 Tanggal 09 September 2025 Tentang Penetapan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh …
-
Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK Tahap Dua formasi Tahun 2024.
P E M B E R I T A H U A N Nomor : 800/ 803 /BKDdanPSDM/2025 Sehubungan dengan pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap Dua Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024, selengkapnya dapat di download pada link di bawah ini. DOWNLOAD
-
PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN SK PPPK DAN CPNS FORMASI TAHUN 2024
P E M B E R I T A H U A N Nomor : 800/494/BKDdanPSDM/2025 Sehubungan dengan penyerahan Surat Keputusan bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024, bersama ini diminta untuk hadir pada : Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2025 Waktu : Sesi 1 …
-
PEMBERITAHUAN KRITERIA PELAMAR TAMBAHAN PADA SELEKSI PPPK
Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non ASN tahun 2024, Sesuai surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia …