Sesuau peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, evaluasi kinerja pegawai dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya.
Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan surat Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/4543/SM.01.00/2024 tanggal 26 …
PENGUMUMAN NOMOR : 800/538/BKD&PSDM/2024 Pemerintah Kabupaten Dompu membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagaimana pada pengumuman ini. Dengan alokasi formasi tahun 2024 sejumlah 250 dengan rincian : Jabatan Kesehatan sejumlah 100 Formasi, dan jabatan …
PENGUMUMAN NOMOR: 24/PANSEL.JPTP-DPU/VIII/2024 TENTANG PERUBAHAN JADWAL PENETAPAN HASIL AKHIR DAN PELANTIKAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 Dengan ini disampaikan perubahan jadwal Penetapan Hasil Akhir dan Pelantikan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2024 sebagai berikut: KEGIATAN SEMULA MENJADI KETERANGAN …
sebagai bagian dari proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama kabupaten dompu, tahapan selanjutnya dari proses seleksi jabatan tinggi pratama kabupaten dompu yaitu Seleksi Kompetensi Manajerial (Assessment Center). Sesuai dengan pengumuman panitia seleksi JPT Pratama Kabupaten Dompu Nomor : 06/PANSEL.JPTP-DPU/VII/2024 tentang Pelaksanaan Kompetensi Manajerial (Assessment Center) Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu …
Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa Setiap calon PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK untuk menduduki jabatan fungsional tertentu wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan. Cek …