SELEKSI JPT PRATAMA KABUPATEN DOMPU Tahun 2023

Related Posts

• PENGUMUMAN HASIL AKHIR VERIFIKASI DAN VALIDASI PPPK PARUH WAKTU KABUPATEN DOMPU

  PENGUMUMAN Nomor : 800/ 295 /BKDdanPSDM/2026 TENTANG PENGUMUMAN HASIL AKHIR VERIFIKASI DAN VALIDASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2025 Menindaklanjuti  Pengumuman Sekretaris Daerah  Selaku  Ketua  Panitia Seleksi  PPPK Paruh Waktu  Nomor  800/768/BKD&PSDM/2025  Tanggal  09  September  2025 Tentang Penetapan Alokasi  Kebutuhan  Pegawai  Pemerintah Dengan   Perjanjian  Kerja …

• Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja dan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2025

  P E M B E R I T A H U A N Nomor : 800/ 29 /BKDdanPSDM/2026 Sehubungan dengan pelaksanaan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja dan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2025, diminta kehadiran Saudara/Saudari (daftar terlampir)….. selengkapnya dapat didownload pada …

• PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN SK PPPK DAN CPNS FORMASI TAHUN 2024

  P E M B E R I T A H U A N Nomor : 800/494/BKDdanPSDM/2025 Sehubungan dengan penyerahan Surat Keputusan bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024, bersama ini diminta untuk hadir pada : Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2025 Waktu : Sesi 1 …

• PEMBERITAHUAN PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN KERJA PPPK KAB. DOMPU T.A 2024

  P E M B E R I T A H U A N Nomor : 800/ 394 /BKDdanPSDM/2025 Sehubungan dengan pelaksanaan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024, bersama ini diharapkan untuk hadir pada : Hari/tanggal : Senin, 16 Juni 2025 (Guru dan Nakes) Selasa, 17 …

• PEMBERITAHUAN KRITERIA PELAMAR TAMBAHAN PADA SELEKSI PPPK

  Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non ASN tahun 2024, Sesuai surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia …